Sebetulnya, warga Cirebon masih dilema…
(Zaki Hidayat - Mahasiswa FKIP Unswagati Cirebon.)
Sku.OTDA/Cirebon, Jabar ; Isu pembentukan provinsi Cirebon sebetulnya belum sepenuhnya diterima masyarakat Cirebon secara keseluruhan. Banyak kekhawatiran yang nantinya bisa menjadi bumerang bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Lihat saja, daerah-daerah yang sukses dalam pemekaran pasca-Reformasi ternyata sebagian besarnya gagal membentuk otonomi yang mandiri, justru cenderung melemahkan rakyat dalam kesejahteraan, pelayanan, infrastruktur, dan kelemahan daya saing daerah. Hal tersebut sangat disayangkan, karena wilayah otonomi yang seharusnya mendatangkan kesejahteraan rakyat justru malah membuat buruk keadaan. Kecenderungan politisasi dan kebutuhan pihak tertentu yang hanya memanfaatkan kekuasaan adalah penyebabnya.
Perlu kajian dan pembuktian yang tegas melalui tahapan administratif untuk mengambil langkah pemekaran, apakah daerah kita (Cirebon) sudah memenuhi standar dalam segi kelangsungan ekonomi makro maupun domestik, tingkat kesejahteraan, serta pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakatnya. Tentunya perlu waktu yang cukup untuk meniti daerah administratif yang tidak sekedar dibilang ‘setengah matang’. Contohnya saja Depok dan Tangerang yang terbukti menjadi daerah yang lebih berhasil dan berkualitas setelah memenuhi standar secara administratif.
Di sisi lain, provinsi Jawa Barat sedang ‘rajin-rajinya’ melakukan pembenahan infrastruktur dan kesejahretaan, seperti perbaikan sarana transportasi yang dijanjikan pemerintah sejak 1994 di wilayah selatan seperti Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan daerah lainnya yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 68 milyar. Hal tersebut adalah bukti kongkrit program pembenahan kesejahteraan Pemprov Jabar sekarang, yang terus berlangsung sampai menyeluruh termasuk ke wilayah III Cirebon.
Selanjutnya, program pemberdayaan sumber daya pedesaan yang sudah disiapkan dalam Pemuda Mandiri Pencipta Lapangan Kerja Pedesaan (PMPLKP) beberapa bulan mendatang adalah peluang besar untuk daerah Wilayah III Cirebon dan Kota Cirebon khususnya Kab. Kuningan dan Majalengka karena notabene memiliki wilayah agraris. Program tersebut dapat meningkatkan kemandirian bagi masyarakat pedesaan kita dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di bidang perekonomian nasional, dibanding mengandalkan ekonomi perindustrian yang kini terbukti sedang melemah tajam.
Pengangguran, kemiskinan dan kekurangan sandang pangan bagi rakyat pedesaan di seluruh Jawa Barat termasuk di Wilayah III Cirebon akan berangsur teratasi, karena setiap desa akan memiliki penghasilan sesuai sumber daya alamnya, dan para pemuda akan mandiri mengelola lapangan kerja di desa masing-masing.
Namun jika Cirebon terpisah dengan Jawa Barat, maka program-program strategis seperti di atas tidak akan sampai kepada kita selaku warga Cirebon. Jika program-program tersebut bisa direalisasikan oleh Pemerintah Gubernur baru misalnya, maka hal tersebut cenderung tidak akan mungkin terlaksana kecuali butuh waktu lama lagi, karena nanti Dana Alokasi Umum (DAU) malah mubazir habis untuk pembangunan kantor Gubernur, disertai kantor DPRD baru, baju seragam baru dan lain sebagainya. Maka anggaran yang seharusnya teralokasi untuk kesejahteraan rakyat dalam mengurangi volume kemiskinan dan pengangguran nasional, malah lagi-lagi terhambat. Tolong dipikirkan bersama-sama, toh demi kemaslahatan rakyat juga.
REDAKSI = Oke bung Zaki, salam kami untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat Cirebon, kami nantikan terus tulisan-tulisan anda agar terciptanya 'controlling dalam setiap hal di Cirebon, kami juga berharap kalian bisa berkumpul bisa bergabung bersama kami sbg Sku.OTDA, GWI, LSM PP OTDA & LBH GWI, tetap hati dan kepala dingin, agar karuhun tetap tersenyum. GImana demonya?, sukses, jgn lupa kirimi reportnya ya, trus tlg ulang fotonya, santai aja, jgn kaya orang mau di 'BAP', huahahaha...'yuuu... (@rief/Asep/dra/kiki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar